JURNALJAMBI.CO – Wakil Bupati (Wabup) Sarolangun Gerry Trisatwika monitoring operasi pasar gas LPG Subsidi tabung 3 kilogram (3 kg) di Laman Basamo Sarolangun Kecamatan Sarolangun, Minggu (15/2/2026). Sebagaimana diketahui, bahwa kelangkaan gas elpiji 3 kg saat ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Hal itu pun menjadi isu hangat belakangan ini di Sarolangun, dan beberapa daerah di Provinsi Jambi.
Operasi pasar digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Sarolangun melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) , Perindustrian, dan Perdagangan dalam rangka mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg, dan menetralisir harga dengan bekerja sama bersama pihak agen di bawah naungan PT. Pertamina Patra Niaga dengan mendistribusikan sebanyak 560 tabung gas LPG Subsidi 3 kg di lapangan Laman Basamo Sarolangun, dalam meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan gas 3 kg.
Di Kabupaten Sarolangun, operasi pasar gas 3 kg dilakukan di sejumlah titik yang terdampak kelangkaan, dengan sasaran utama masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG 3 kg untuk aktivitas sehari-hari. Pada hari yang sama, Bupati Sarolangun Hurmin juga monitoring operasi pasar gas 3 kg di Kecamatan Air Hitam.
Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika mengatakan, untuk menjamin tidak terjadinya kelangkaan gas bersubsidi, selain operasi pasar, Pemkab Sarolangun juga akan mengambil langkah tegas terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran distribusi.
“Hari ini kita atas nama Pemerintah melakukan operasi pasar Gas LPG 3 kilo gram sebanyak 560 tabung kepada masyarakat Kecamatan Sarolangun yang mengalami kesulitan mendapatkan Gas LPG 3 kilo gram,” ucap Wabup Gerry Trisatwika.
Wabup Gerry menyebut, bahwasanya ada pangkalan nakal di Sarolangun, kurang lebih 30 pangkalan. Pemerintah meminta dinas terkait segera memanggil seluruh pangkalan gas termasuk yang nakal. Wabup Gerry menegaskan, pangakalan gas yang nakal akan dikenakan sanksi bahkan izinnya akan dicabut.
“Jangan sampai hak masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau terbukti melanggar, tentu akan ada sanksi, bahkan bisa jadi Izinnya kita cabut”, tegas Wabup Gerry.
Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg tidak boleh terus terjadi karena gas bersubsidi merupakan kebutuhan penting masyarakat kecil. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen, dan Pertamina guna memastikan distribusi berjalan normal serta menambah pasokan apabila diperlukan.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi LPG 3 kg hingga kondisi kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami kelangkaan.
Wabup Gerry juga mengatakan bahwa Pemerintah akan mengupayakan penambahan Jargas (Jaringan gas alam) di Sarolangun sebanyak 500 titik rumah, untuk membantu masyarakat.
