JURNALJAMBI.CO – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap dugaan lima sektor ilegal yang disebut menjadi sumber pendanaan kelompok yang dijuluki sebagai “Geng SOP”. Kelima sektor tersebut meliputi pertambangan, judi online, korupsi, narkoba dan penipuan online, serta penyelundupan.
Tudingan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun media sosial X miliknya, @msaid_didu, Jumat (6/11/2026). Ia sebelumnya menggunakan istilah Geng SOP yang merupakan singkatan dari Solo, Oligarki, dan Parcok.
Said Didu juga mengaitkan kelompok tersebut dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dari lima sektor yang disebutkan, Said Didu secara khusus menguraikan dugaan alur penguasaan sektor pertambangan melalui sejumlah kebijakan pemerintah periode 2016 hingga 2022.
Ia menuding pada 2016 terdapat pemberian berbagai kemudahan kepada perusahaan tambang asal China, mulai dari fasilitas pajak, cukai hingga penggunaan tenaga kerja asing. Menurutnya, kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan tanpa melibatkan Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said.
Selanjutnya, Said Didu menyoroti pencabutan sekitar 1.100 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Januari 2022. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia, yang disebutnya tidak melibatkan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Persoalan berlanjut pada Juni 2022 ketika sejumlah IUP yang sebelumnya dicabut mulai diaktifkan kembali.
Said Didu menduga proses tersebut menjadi pintu masuk pengalihan penguasaan tambang melalui berbagai cara, termasuk dugaan kriminalisasi, IUP tumpang tindih, penerbitan IUP palsu, hingga pengambilalihan izin tambang milik BUMN.
Ia juga menghubungkan dugaan tersebut dengan sejumlah perkara pertambangan, di antaranya kasus tambang emas di Nabire, smelter timah di Bangka Belitung, serta pertambangan batu bara di Kalimantan.
Said Didu menduga rekaman penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap pihak-pihak yang disebutnya berada di balik kelompok tersebut.
Meski demikian, tudingan mengenai keterlibatan sejumlah pihak dan dugaan penguasaan tambang tersebut merupakan pernyataan Said Didu. Dalam keterangannya, ia belum merinci bukti yang mendasari seluruh tudingan tersebut.
