JURNALJAMBI.CO – Pemerintah tengah mengkaji penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menyusul lonjakan konsumsi masyarakat. Evaluasi penambahan kuota Pertalite tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, peningkatan konsumsi Pertalite terjadi seiring pergeseran penggunaan BBM dari jenis nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Menurut Bahlil, peralihan konsumsi atau shifting tersebut dipengaruhi oleh perbedaan harga antara Pertalite dan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green.
“Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Karena ada shifting dari RON 92 ke RON 90,” ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk menghitung kebutuhan tambahan kuota Pertalite sekaligus mempertimbangkan kesiapan anggaran yang diperlukan.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan besaran tambahan kuota BBM bersubsidi maupun anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung rencana tersebut.
Lonjakan konsumsi Pertalite juga menjadi perhatian pemerintah di tengah tekanan energi global akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong tingginya harga minyak dunia.
Bahlil sebelumnya mengungkapkan bahwa ketahanan stok Pertalite nasional mengalami penurunan dari kisaran 20–23 hari menjadi 16–18 hari.
Penurunan ketahanan stok tersebut berkaitan dengan meningkatnya konsumsi Pertalite setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM beroktan lebih tinggi ke bahan bakar bersubsidi yang harganya lebih terjangkau.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bahlil, harga Pertalite saat ini berada di level Rp10.000 per liter. Sementara itu, Pertamax dibanderol Rp15.950 per liter dan Pertamax Green Rp19.150 per liter.
Selisih harga tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat memilih Pertalite untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan.
Rencana penambahan kuota Pertalite diharapkan dapat membantu mengantisipasi peningkatan permintaan BBM bersubsidi. Namun, pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan konsumsi agar penyaluran BBM tetap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan pasokan nasional.
Evaluasi pada akhir Oktober 2026 akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah penyesuaian kuota Pertalite. Hingga saat ini, keputusan final mengenai tambahan kuota masih menunggu hasil kajian pemerintah.
