JURNALJAMBI.CO – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita kembali menjadi sorotan publik setelah diputar dalam sejumlah forum diskusi mahasiswa. Karya yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale ini tidak sekadar menyajikan potret visual, tetapi menghadirkan kritik tajam terhadap kebijakan negara di Tanah Papua.
Film ini menyoroti proyek pembukaan lahan skala besar di Papua Selatan yang diklaim sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam narasinya, negara digambarkan mendorong pembabatan hutan hingga jutaan hektare atas nama ketahanan pangan dan energi. Namun di balik klaim tersebut, film ini justru menunjukkan realitas berbeda: hilangnya ruang hidup masyarakat adat, rusaknya ekosistem, serta meningkatnya ketegangan sosial.
Salah satu adegan kuat dalam film memperlihatkan ritual adat “pesta babi” oleh masyarakat suku di Papua. Tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol relasi mendalam antara manusia, hutan, dan identitas budaya. Kontras dengan itu, kamera kemudian memperlihatkan aktivitas pembukaan hutan secara masif yang mengancam keberlanjutan tradisi tersebut.
Film ini juga mengangkat kehadiran aparat militer dalam pengamanan proyek. Narasi yang dibangun menimbulkan pertanyaan serius: apakah pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, atau justru mengorbankan mereka? Kehadiran aparat dalam skala besar digambarkan bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi turut menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sipil.
Dalam diskusi pascapemutaran, film ini memantik perdebatan soal kolonialisme modern. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan praktik eksploitasi sumber daya yang dinilai mengulang pola lama: penguasaan tanah, marginalisasi masyarakat lokal, dan dominasi kekuatan politik serta ekonomi dari pusat.
Kritik dalam film ini terasa tajam karena tidak hanya menyasar kebijakan, tetapi juga cara pandang negara terhadap Papua. Pembangunan yang dijalankan dianggap terlalu berorientasi pada angka dan proyek, sementara aspek kemanusiaan, lingkungan, dan hak masyarakat adat kerap terpinggirkan.
Film Pesta Babi seolah menjadi cermin yang memaksa publik melihat ulang wajah pembangunan. Ia mempertanyakan narasi besar negara yang kerap dibungkus dengan istilah kemajuan, namun menyisakan persoalan mendasar di lapangan.
Di tengah upaya pemerintah mendorong berbagai proyek strategis, film ini hadir sebagai pengingat bahwa pembangunan tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Kritik yang disampaikan bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras: jika suara masyarakat adat terus diabaikan, maka konflik dan krisis kemanusiaan berpotensi semakin dalam.
Film ini pada akhirnya tidak menawarkan solusi instan. Namun satu hal yang jelas, Pesta Babi berhasil membuka ruang diskusi yang selama ini kerap dianggap sensitive tentang Papua, tentang negara, dan tentang siapa sebenarnya yang menikmati hasil pembangunan.
