JURNALJAMBI. CO – Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat, dibubarkan pihak kampus pada Kamis, 7 Mei 2026. Peristiwa itu memicu kritik dari mahasiswa dan pegiat kebebasan berekspresi yang menilai kampus seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi ilmiah.
Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua Selatan di tengah ekspansi proyek strategis nasional (PSN), pembukaan hutan, serta industri pangan dan bioenergi.
Acara nonton bareng atau nobar itu sedianya digelar mahasiswa bersama komunitas pers kampus sebagai forum diskusi publik mengenai isu Papua dan masyarakat adat. Namun sebelum pemutaran dimulai, sejumlah petugas keamanan kampus mendatangi lokasi dan meminta kegiatan dihentikan.
Wakil Rektor III Unram Sujita mengatakan pembubaran dilakukan atas instruksi Rektor Unram Sukardi demi menjaga kondusivitas kampus.
“Saya menolak demi menjaga kondusivitas dan supaya tidak ada ketersinggungan antara kita,” kata Sujita seperti dikutip media mahasiswa setempat.
Keputusan itu kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sejumlah mahasiswa menilai tindakan kampus bertentangan dengan semangat kebebasan akademik dan ruang dialog di perguruan tinggi.
Film Pesta Babi sendiri mulai ramai diputar dalam forum publik dan komunitas sejak Maret 2026. Dokumenter tersebut menampilkan kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan.
Melalui film itu, penonton diajak melihat dampak pembukaan lahan skala besar terhadap hutan adat, sumber pangan tradisional, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Judul Pesta Babi merujuk pada tradisi budaya masyarakat Papua yang menempatkan babi sebagai simbol sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan adat.
Selain menyoroti persoalan lingkungan, film ini juga mengangkat konflik kepentingan antara pembangunan nasional dan hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.
Produksi film melibatkan sejumlah organisasi yang aktif mengadvokasi isu lingkungan dan masyarakat adat, seperti Greenpeace, WatchDoc, Yayasan Bentala Pusaka, dan Jubi.id.
Kontroversi pembubaran nobar di Unram justru membuat nama film tersebut semakin ramai diperbincangkan publik. Sejumlah pegiat demokrasi menilai peristiwa itu menunjukkan isu Papua masih menjadi topik sensitif di Indonesia.
