JURNALJAMBI.CO – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyoroti dugaan ketidakwajaran setoran pajak parkir di Jambi Town Square (Jamtos). Ia menilai perlu dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi kebocoran pendapatan daerah.
Menurut Kemas Faried, laporan setoran pajak parkir yang disampaikan pengelola Jamtos belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan volume kendaraan yang setiap hari masuk ke Jamtos, angka itu tentu menimbulkan pertanyaan. Harus ada transparansi dan data yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kemas Faried
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin berspekulasi, namun meminta agar seluruh data operasional, termasuk sistem pencatatan parkir, dibuka secara terbuka kepada pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin menduga-duga. Tapi kalau datanya tidak jelas, tentu ini harus didalami. Audit menjadi langkah penting agar semuanya terang,” ujarnya.
Selain pajak parkir, Kemas Faried juga menyoroti potensi kewajiban lain yang harus dipenuhi pengelola, seperti pajak reklame, restoran, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia meminta seluruh kewajiban tersebut dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, sektor pusat perbelanjaan memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel.
“Kita ingin memastikan tidak ada potensi kebocoran PAD. Semua pelaku usaha, apalagi yang berskala besar, wajib patuh terhadap aturan,” kata dia.
Kemas Faried juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya yang membidangi pajak daerah, untuk segera melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pihak pengelola Jamtos.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga diperoleh kejelasan. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya mendorong agar dilakukan penindakan sesuai aturan.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab kepada daerah,” ujarnya.
