JURNALJAMBI.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua lokasi berbeda dalam satu hari. Operasi itu menyeret dua kepala daerah sekaligus, yakni Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo (SDW).
KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan Skandal Fee Proyek, dan Dana corporate social responsibility (CSR) di kota madiun.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” tegas Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada wartawan (19/1).
Hampir bersamaan, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menjaring Bupati Pati, Sudewo. Saat ini, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus sebelum nantinya dibawa ke Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
Sebelumnya, sosok Sudewo telah menjadi sorotan publik karena beberapa kontroversi seperti kasus Jalur Kereta Api. Sudewo pernah diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR terkait dugaan aliran dana korupsi proyek rel kereta api. namun ia membantah keterlibatan tersebut.
Selain itu, ia juga menjadi sorotan terkait kenaikan PBB Ekstrem. Ia sempat menuai gelombang protes, dan demo ricuh warga setelah menaikkan Pajak Bumi, dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%, yang berujung pada pembatalan kebijakan tersebut.
Akibatnya,DPRD Pati sempat membentuk pansus pemakzulan terhadap Sudewo, namun upaya tersebut dinyatakan gagal pada November 2025.
Status Hukum, dan Langkah KPK
Hingga saat ini, KPK terus mendalami konstruksi perkara dan keterlibatan pihak lain dalam kedua OTT tersebut. Budi Prasetyo menyatakan bahwa rincian lengkap mengenai tersangka, dan barang bukti akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.
“Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers,” tutup Budi.
