JURNALJAMBI.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas tersebut, kata dia, hanya bisa dilewati jika terjadi krisis besar seperti pandemi.
Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menyatakan aturan defisit 3 persen selama ini menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin fiskal pemerintah.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti pandemi,” kata Prabowo.
Batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB telah diterapkan Indonesia sejak awal 2000-an setelah krisis finansial Asia. Aturan ini menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan investor dalam menilai stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Prabowo, pemerintah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran negara dan tidak ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memperbesar utang secara berlebihan.
“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu prinsip dasar untuk bisa bertahan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik, terutama perang di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memperingatkan kenaikan harga minyak dapat memperlebar defisit fiskal.
Dalam skenario moderat, jika harga minyak mentah mencapai sekitar US$97 per barel, defisit APBN diperkirakan bisa naik hingga 3,53 persen dari PDB.
Sementara pada skenario terburuk ketika harga minyak menembus US$115 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, defisit APBN berpotensi melebar sampai 4,06 persen dari PDB.
Meski ada tekanan global, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.
Beberapa indikator yang menjadi penopang antara lain konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, rasio utang luar negeri sekitar 29,9 persen dari PDB, serta cadangan devisa yang mencapai sekitar US$151,9 miliar atau setara enam bulan impor.
Prabowo juga menilai Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam seperti kelapa sawit dan batu bara yang relatif murah.
Selain itu, pemerintah terus mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, hingga biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.
“Jika kita bisa melewati masa ini, dalam dua tahun kita akan menjadi jauh lebih efisien dan tidak terlalu bergantung pada sumber energi dari luar,” kata Prabowo.
