JURNALJAMBI.CO – Ironi di atas tanah lumbung energi menjadi potret nyata di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), mewarnai acara Reses Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Drs. H. Cek Endra, di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabbar, Kamis 30 April 2026. Pertemuan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk meluapkan kegelisahan mereka terkait ketimpangan akses sumber daya alam (Energi) dan pendidikan.
Hadir mendampingi Cek Endra dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST.MM.MT, Ketua Komisi II DPRD Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi Syaiful, Camat Betara Nasrun, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Betara.
Aspirasi utama yang mencuat dalam dialog tersebut adalah macetnya program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga. Meski usulan telah diajukan secara berulang oleh pemerintah desa, hingga kini masyarakat belum merasakan manfaat langsung dari proyek tersebut.
Kekecewaan warga memuncak saat membahas kelangkaan Gas LPG 3 Kg. Seorang warga dengan nada getir mempertanyakan keadilan bagi daerah mereka yang merupakan lokasi operasional perusahaan migas raksasa seperti PetroChina dan Destone.
“Daerah kami ini lumbung energi, gasnya diambil dari sini, tapi mengapa kami justru kesulitan mendapatkan LPG? Seolah-olah daerah lain yang lebih diprioritaskan ketimbang kami yang tinggal di ring satu,” cetus salah satu perwakilan warga di hadapan para wakil rakyat.
Selain masalah energi, sektor pendidikan juga mendapat sorotan tajam. Seorang ibu dengan lantang menyuarakan sulitnya akses beasiswa bagi anak-anak berprestasi namun kurang mampu. Ia menilai distribusi beasiswa selama ini belum menyentuh sasaran yang tepat dan terkesan mengabaikan anak didik lokal yang memiliki kemampuan akademik mumpuni.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Drs. H. Cek Endra menegaskan bahwa fakta ini merupakan sebuah anomali yang harus segera diperbaiki. Ia berkomitmen untuk membawa persoalan Jargas dan distribusi energi ini ke level kementerian dan manajemen perusahaan terkait di Jakarta.
“Sangat tidak adil jika daerah penghasil justru menjadi penonton di rumah sendiri. Saya akan berkoordinasi dengan Komisi terkait di DPR RI dan kementerian mitra untuk meninjau kembali komitmen perusahaan migas terhadap masyarakat sekitar. Aspirasi soal beasiswa juga akan menjadi catatan khusus saya untuk didorong melalui program-program kemitraan,” tegas mantan Bupati Sarolangun, Cek Endra.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, menyatakan akan mengawal dari sisi kebijakan provinsi. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap skema Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Jambi.
”Kami di tingkat provinsi akan menekan pihak perusahaan agar lebih peka. Tidak boleh ada lagi hambatan bagi warga Betara untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari tanah mereka sendiri,” ujar Ivan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi Syaiful, memastikan bahwa pihaknya di tingkat kabupaten akan terus melakukan fungsi pengawasan secara berkala. Ia meminta pemerintah kecamatan dan desa untuk terus memperbarui data kebutuhan masyarakat agar usulan yang dibawa ke tingkat atas memiliki dasar yang kuat.
Sebagai bentuk kepedulian langsung, di akhir acara Cek Endra menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang hadir. Penyerahan ini menjadi simbol silaturahmi sekaligus penawar duka sementara bagi warga yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Pertemuan reses ini berakhir dengan komitmen bersama antara legislator pusat, provinsi, dan daerah untuk bersinergi menyelesaikan persoalan kronis di Kecamatan Betara, memastikan bahwa “lumbung energi” bukan sekadar julukan, melainkan kemakmuran yang bisa dirasakan oleh setiap dapur warga.
