JURNALJAMBI.CO – Pemerintah El Salvador resmi menggelar sidang massal terhadap 486 orang yang diduga sebagai pemimpin geng kriminal MS-13. Mereka dituduh terlibat dalam lebih dari 47.000 kasus kejahatan serius selama satu dekade terakhir.
Kejaksaan Agung El Salvador menyebut, ratusan terdakwa itu terkait berbagai aksi brutal mulai dari pembunuhan, pemerasan, hingga perdagangan narkoba dan senjata. Bahkan, sebagian di antaranya diduga terlibat dalam gelombang kekerasan Maret 2022 yang menewaskan 87 orang hanya dalam satu akhir pekan.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari kebijakan “perang melawan geng” yang dicanangkan Presiden Nayib Bukele sejak 2022. Pemerintah juga memberlakukan status darurat nasional yang memperluas kewenangan aparat untuk menangkap terduga anggota geng.
Jaksa menyebut, para terdakwa bukan sekadar pelaku kriminal biasa. Mereka diduga menjadi otak di balik struktur organisasi yang berupaya menguasai wilayah dan membentuk “negara dalam negara”.
Selain pembunuhan dan narkoba, mereka juga didakwa atas kasus femisida, penghilangan orang, hingga pemberontakan terhadap negara. Dari total tersangka, 413 orang telah ditahan, sementara sisanya diadili tanpa kehadiran (in absentia).
MS-13 dikenal sebagai salah satu geng paling kejam di dunia. Kelompok ini awalnya terbentuk di Los Angeles pada 1980-an oleh imigran asal El Salvador yang melarikan diri dari perang saudara.
Kini, jaringan mereka menyebar luas, termasuk di Amerika Serikat dan kawasan Amerika Tengah. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), MS-13 bahkan telah hadir di puluhan negara bagian di AS.
Kelompok ini juga memiliki metode rekrutmen brutal. Calon anggota harus menjalani pemukulan selama 13 detik dan diwajibkan melakukan kejahatan sebagai bentuk loyalitas.
Reputasi kekerasan MS-13 diperkuat dengan slogannya yang mengerikan: “bunuh, perkosa, kendalikan”. Motto ini mencerminkan pola aksi mereka yang kerap melibatkan pembunuhan sadis, kekerasan seksual, serta penguasaan wilayah secara paksa.
Sejumlah kasus di Amerika Serikat menunjukkan kekejaman tersebut, termasuk pembunuhan remaja menggunakan senjata tajam hingga penculikan dan pemerkosaan yang berujung pembunuhan.
Meski dianggap berhasil menekan kejahatan, kebijakan keras pemerintah El Salvador juga menuai kritik. Sejumlah organisasi HAM menilai penangkapan massal berpotensi melanggar hak sipil dan memicu penahanan sewenang-wenang.
