DPRD Muaro Jambi Gelar Rapat Paripurna, Lima Ranperda Resmi Disampaikan Pemkab

RAPAT PARIPURNA DPRD MUARO JAMBI

JURNALJAMBI .CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar Rapat Paripurna yang mencuri perhatian publik. Rapat yang digelar di ruang utama gedung DPRD tersebut menjadi momentum penting bagi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membahas sejumlah agenda strategis pembangunan daerah.

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, rapat paripurna kali ini dihadiri oleh anggota DPRD, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, serta para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran berbagai elemen pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi demi kemajuan Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten melalui wakilnya menyampaikan secara resmi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan pengaturan wilayah. Penyampaian Ranperda tersebut mendapat sambutan positif dari pimpinan DPRD, yang menekankan pentingnya proses pembahasan yang transparan dan partisipatif.

Ketua DPRD, Aidi Hatta, menyatakan bahwa penyampaian Ranperda merupakan wujud nyata upaya bersama untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. “Ranperda yang disampaikan hari ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk mendorong kemajuan daerah. Diharapkan seluruh prosesnya berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan masyarakat serta memperkuat dasar hukum pelaksanaan program pembangunan daerah. Kolaborasi antara DPRD dan Pemkab Muaro Jambi disebutnya menjadi kunci dalam mengawal penyusunan kebijakan yang berpihak pada warga.

Rapat Paripurna ini mempertegas komitmen legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di wilayah Bumi Sailun Salimbai. Proses pembahasan Ranperda akan dilanjutkan melalui mekanisme legislasi dewan yang telah diatur, sekaligus membuka ruang aspirasi publik yang lebih luas.