JURNALJAMBI.CO — Keributan antar warga kembali pecah di wilayah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Pemicunya diduga karena ketidakpuasan warga terhadap proses pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Peristiwa ini menambah panjang daftar konflik agraria di Provinsi Jambi yang hingga kini belum tuntas. Warga menuntut adanya kepastian hukum terkait batas wilayah dan status kepemilikan tanah mereka.
Warga Protes Hasil Pengukuran Berdasarkan informasi, keributan bermula saat warga mempertanyakan hasil pengukuran lahan di daerah perbatasan. Warga merasa ada ketidaksesuaian antara data di lapangan dengan peta dan administrasi yang ada.
Ketidakjelasan batas wilayah ini bukan hal baru. Di beberapa titik perbatasan Jambi, persoalan tapal batas memang sering memicu gesekan antar warga. Seperti di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi yang berbatasan dengan Desa Mekar Jaya, Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
Warga di sana sudah lama mengeluhkan belum adanya kepastian status lahan mereka akibat sengketa tapal batas dengan wilayah tetangga.
Konflik Lahan Masih Jadi PR Besar di Jambi Gubernur Jambi Al Haris sebelumnya menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan menjadi agenda prioritas Pemprov Jambi bersama Forkopimda.
Data terbaru menyebut desa di Jambi masih terjerat konflik lahan. Rinciannya, Muaro Jambi tercatat 25 kasus, sementara Batang Hari 13 kasus.
Konflik umumnya dipicu oleh tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas wilayah, dan klaim lahan perkebunan.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari Muaro kambi, Abun Yani, juga pernah menekankan pentingnya membuka semua dokumen milik masyarakat dan perusahaan agar persoalan menjadi terang. “Supaya kita semua paham, dimana areal HGU, dan dimana lokasi lahan masyarakat. Jangan sampai terjadi tumpang tindih.
Tuntutan Warga Warga di perbatasan mendesak BPN dan Pemerintah Daerah segera turun tangan melakukan pengukuran ulang berdasarkan data yuridis dan fisik yang sah. Mereka juga meminta agar status tapal batas segera ditetapkan secara jelas agar tidak menimbulkan konflik susulan.
“Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui ketelitian administrasi dan pengukuran justru berubah menjadi konflik antar warga,” demikian desakan yang kerap muncul dari masyarakat di berbagai daerah.
Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian dan pemerintah setempat masih berupaya mendinginkan suasana dan memfasilitasi mediasi antar warga.
