JURNALJAMBI.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemajuan teknologi digital harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti jika kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan, belum terpenuhi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mencontohkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintah. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan MK disebut telah dilakukan secara daring.
Digitalisasi tersebut membuat masyarakat dari Aceh hingga Papua tidak selalu harus melakukan mobilisasi fisik untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Namun, Prabowo mengingatkan transformasi digital tidak boleh berhenti pada kecanggihan sistem.
“Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat canggih, kalau tidak ada makan saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan teknologi, pertahanan maupun infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan rakyat memperoleh makanan yang cukup.
Karena itu, pemerintah mendorong kebijakan swasembada pangan sekaligus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Prabowo menyebut keberhasilan menjaga ketersediaan pangan tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak.
Ia memberikan apresiasi kepada petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, TNI, Polri, koperasi dan BUMN yang terlibat dalam mendukung program pangan pemerintah.
“Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur TNI Polri terima kasih, koperasi, BUMN, terima kasih atas kerja sama dan gotong royong,” ujarnya.
Pesan Prabowo tersebut menunjukkan pemerintah ingin menempatkan digitalisasi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memangkas birokrasi, mengurangi kebutuhan mobilitas masyarakat dan membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses.
Namun, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tetap harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Bagi pemerintah, teknologi harus mampu berjalan bersama dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan hingga peningkatan kesejahteraan.
Dengan demikian, pesan utama Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026 cukup jelas: Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang semakin digital dan modern. Kemajuan tersebut harus memastikan rakyat bisa hidup lebih sejahtera dan tidak kekurangan makanan.
