JURNALJAMBI.CO — jantung Sumatera, kini berada di ambang kehancuran. Data WALHI Jambi menunjukkan bahwa krisis hutan di Jambi mencapai titik genting. KKI WARSI melaporkan, dalam 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan. Tutupan hutan yang tersisa kini hanya sekitar 18,54 persen dari luas daratan. Sementara itu, data Global Forest Watch menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 hingga 2025, Jambi kehilangan sekitar 2,1 juta hektare tutupan pohon. Citra satelit juga memperlihatkan bahwa kerusakan hutan di Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan sekadar ancaman, kondisi ini merupakan serangan sistematis terhadap masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi.Kerusakan hutan di Jambi tidak terjadi dalam semalam. Deforestasi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas yang berlangsung selama puluhan tahun. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, pembalakan liar, serta perambahan kawasan hutan terus memberikan tekanan terhadap ekosistem yang tersisa. Di berbagai wilayah, kawasan hutan yang dahulu berfungsi sebagai daerah resapan air dan habitat satwa kini berubah menjadi lahan produksi yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan tata kelola sumber daya alam yang belum berjalan secara berkelanjutan.
Saya menuntut respons yang mendesak, berani, dan berkelanjutan dari pemerintah. Setiap hari penundaan, setiap langkah setengah hati, adalah pengkhianatan terhadap masa depan kita. Hutan Jambi bukan sekadar data; ini adalah nyawa yang dipertaruhkan. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih perizinan, dan minimnya komitmen menjaga kawasan hutan menjadi faktor yang mempercepat kerusakan lingkungan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka generasi mendatang akan mewarisi krisis ekologis yang jauh lebih besar daripada yang kita hadapi saat ini.
Dampak kerusakan hutan tersebut tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Banyak warga menggantungkan hidup pada sumber daya alam yang berasal dari hutan, mulai dari sumber air bersih, hasil hutan bukan kayu, hingga lahan pertanian yang bergantung pada kestabilan ekosistem. Ketika hutan rusak, risiko banjir dan longsor meningkat, kualitas air menurun, serta produktivitas pertanian ikut terdampak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka yang paling merasakan dampaknya justru sering kali bukan pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi hutan tersebut.
Jika hutan terus dibabat, sungai terus terancam, dan kawasan hutan terus berubah menjadi lubang tambang maupun perkebunan monokultur, maka yang hilang bukan hanya pepohonan.Yang hilang adalah benteng terakhir yang menjaga keseimbangan ekologis Jambi. Ketika benteng itu runtuh, masyarakatlah yang pertama kali menanggung akibatnya. Ancaman tersebut tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga hilangnya sumber mata pencaharian,menurunnya kualitas hidup, serta meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan yang bergantung pada alam.
Kita tidak bisa lagi membiarkan hutan Jambi menjadi korban keserakahan industri. WALHI, KKI WARSI, Global Forest Watch, dan citra satelit telahmemberikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa kondisi hutan Jambi semakin memprihatinkan. Hutan bukan sekadar paru-paru dunia, melainkan warisan hidup yang menentukan keberlanjutan generasi mendatang. Ketika hutan hilang, kita kehilangan perlindungan alami terhadap perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kehilangan keseimbangan yang selama ini menopang kehidupan.
Karena itu, upaya penyelamatan hutan Jambi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum harus terlibat dalam langkah yang lebih konkret. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan perkebunan harus diperkuat, rehabilitasi kawasan hutan yang rusak perlu dipercepat, serta program perhutanan sosial harus terus didorong agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Selain itu, transparansi perizinan dan keterbukaan informasi harus menjadi prioritas agar publik dapat ikut mengawasi pengelolaan sumber daya alam.
Saya menyerukan bukan hanya keprihatinan, tetapi tindakan kolektif. Hentikan praktik-praktik yang merusak lingkungan, dorong transparansi, dan bangun ekonomi yang berkelanjutan. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Dengan semangat ini, kita harus memastikan setiap langkah diambil dengan keberanian. Jangan biarkan suara kita redup. Kita harus menuntut akuntabilitas, mendorong transparansi, dan menegakkan keadilan bagi bumi Jambi. Jika kita gagal, kita tidak hanya mengkhianati alam, tetapi juga mengkhianati masa depan anak cucu kita. Ini adalah panggilan terakhir untuk menyelamatkan Jambi sebelum semuanya terlambat.
Penulis : Reza Valevi
