JURNALJAMBI.CO – Turnamen Catur Wali Kota Cup 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-625 Kota Jambi di Indogrosir Jambi pada 30-31 Mei 2026 menyisakan sejumlah polemik yang memicu kekecewaan peserta.
Selain persoalan voucher belanja senilai Rp50 ribu yang dijanjikan kepada setiap peserta namun tidak pernah dibagikan, turnamen tersebut juga menuai sorotan karena piala juara umum yang dipajang selama pertandingan berlangsung ternyata tidak diberikan kepada daerah yang berhasil meraih gelar juara umum.
Sejak awal pendaftaran, informasi yang beredar melalui grup WhatsApp Rumah Catur Jambi dan grup Pengprov Percasi Jambi menyebutkan setiap peserta akan memperoleh voucher belanja Indogrosir senilai Rp50 ribu. Informasi tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pecatur dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk mengikuti turnamen tersebut.
Namun hingga kegiatan berakhir, para peserta mengaku tidak menerima voucher sebagaimana yang dijanjikan.
Apriyan, peraih juara ketiga pada turnamen tersebut, mengaku kecewa dengan perubahan keputusan yang dilakukan panitia.
“Kecewa, Bang. Kami ikut karena ada informasi akan mendapatkan voucher belanja dari Indogrosir, tapi sampai selesai ternyata tidak ada,” ujarnya.
Kekecewaan serupa juga disampaikan Yosi dan Tarigan, peserta asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mereka menilai informasi yang disampaikan sejak awal tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Menelusuri persoalan tersebut, tim Jurnaljambi.co menghubungi Kepala Cabang Indogrosir Jambi, Yudis. Ia mengaku kecewa terhadap pelaksanaan pembagian voucher yang menurutnya tidak berjalan sesuai kesepakatan awal.
Yudis menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya telah disiapkan sebanyak 146 voucher yang diperuntukkan bagi seluruh peserta dengan ketentuan satu peserta memperoleh satu voucher.
Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya peserta yang membawa hingga 10 voucher untuk ditukarkan sekaligus di kasir.
Kondisi tersebut membuat pihak Indogrosir menghentikan proses penukaran karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati sebelumnya.
“Kalau seperti ini terus, kami tentu akan berpikir ulang untuk bekerja sama ke depan. Kondisi seperti ini bisa merusak nama baik Indogrosir, apalagi pesertanya berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jambi,” kata Yudis.
Tak hanya soal voucher, pelaksanaan Wali Kota Cup juga diwarnai tanda tanya terkait piala juara umum. Meski piala tersebut dipajang selama turnamen berlangsung, panitia tidak menyerahkannya kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang keluar sebagai juara umum.
Ketua KONI Kota Jambi, Antoni Gumay, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pelaksana.
“Persoalan voucher yang tidak diberikan maupun piala juara umum yang tidak diserahkan bukan ranah KONI. Itu kembali kepada panitia pelaksana mengapa hal tersebut bisa terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, seorang pengurus catur yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebutkan bahwa piala juara umum tidak diserahkan karena tuan rumah tidak berhasil menjadi juara umum pada turnamen tersebut.
Pernyataan itu semakin memunculkan pertanyaan di kalangan peserta mengenai transparansi penyelenggaraan turnamen yang membawa nama Wali Kota Cup tersebut.
Di tempat terpisah, Humas Pengprov Percasi Jambi, Syaiful Amri, menegaskan bahwa Turnamen Catur Wali Kota Cup merupakan kegiatan yang diselenggarakan Percasi Kota sebagai panitia pelaksana dalam rangkaian peringatan HUT Kota Jambi, namun pengprov tidak di libatkan, meski demikian reting provinsi akan tetap di berikan bagi peserta yang ikut.
Menurutnya, Pengprov Percasi Jambi memang menerima berbagai laporan dan keluhan dari peserta terkait persoalan voucher maupun piala juara umum. Namun, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan teknis turnamen tersebut.
“Karena Pengprov Percasi Jambi bukan pelaksana Turnamen Catur Wali Kota Cup, maka persoalan terkait pembagian voucher belanja maupun piala juara umum bukan menjadi tanggung jawab Pengprov Percasi Jambi. Silakan menghubungi panitia pelaksana untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” kata Syaiful.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terjadi pada pelaksanaan turnamen catur di masa mendatang.
Syaiful juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara penyelenggara turnamen dengan Pengprov Percasi Jambi, terutama untuk kegiatan berskala besar yang melibatkan peserta dari berbagai daerah.
“Jika ada turnamen besar, sebaiknya berkoordinasi dengan Pengprov Percasi Jambi. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ketika muncul persoalan, yang terbawa bukan hanya nama panitia, tetapi juga nama olahraga catur secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini perkembangan olahraga catur di Jambi sedang menunjukkan tren positif sejak dipimpin Ketua Umum Pengprov Percasi Jambi, Mario Liberti Siregar. Berbagai turnamen tingkat regional maupun nasional mulai rutin digelar sebagai upaya meningkatkan prestasi pecatur daerah.
“Mari kita bersama-sama mendukung program pembinaan dan pengembangan catur di Jambi. Jangan sampai tujuan besar memajukan olahraga catur justru terganggu oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa dihindari melalui komunikasi dan koordinasi yang baik,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Wali Kota Jambi, Maulana, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon yang dilakukan Jurnaljambi.co belum mendapat respons.
Polemik voucher yang tidak dibagikan serta tidak diserahkannya piala juara umum kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecatur Jambi. Banyak peserta berharap panitia memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggaraan turnamen catur di masa mendatang.
