JURNALJAMBI.CO – Setelah membuka rapat paripurna, Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Sarolangun Cik Marleni mempersilakan 8 (delapan) Fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna tingkat 1 tahap 2 terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun anggaran 2025, Senin 13 April 2026. di ruang rapat paripurna DPRD Sarolangun.
Hadir dalam kegiatan Bupati Sarolangun H Hurmin, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Forkopimda Kabupaten Sarolangun, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Tenaga Ahli DPRD Sarolangun Drs H Sakwan, SE, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Jajaran pejabat di eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Kedelapan Fraksi DPRD Sarolangun, yaitu Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem. Menyampaikan pandangan umumnya, berikut beberapa pandangan Fraksi-fraksi dalam visi Sarolangun Maju.
Diawali Fraksi PPP dengan Juru bicara, Nurdin, menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara Pemerintah Daerah. Namun demikian, pihaknya dari fraksi PPP menilai bahwa laporan tersebut masih memerlukan pendalaman, khususnya terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
Dalam pandangan umumnya, di tengah efisiensi anggaran, Fraksi PPP mendorong agar pelaksanaan pembangunan dilakukan secara lebih optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi PPP juga menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” kata Nurdin.
Fraksi PPP juga mendukung kebijakan Bupati dalam menerapkan meritokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun guna mewujudkan pemerintahan yang profesional efektif dan selaras dengan visi dan misi.
Juru bicara fraksi Golkar, Tabroni, memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta wakil bupati seluruh capaian realisasi target pendapatan daerah APBD tahun 2025 sebesar Rp 1, 330 triliun lebih atau 98,9% dari target Rp 1,343 triliun lebih.
Fraksi Golkar dapat memahami mengenai target dan realisasi pembiayaan tahun 2025 di mana sebesar Rp 63,035 miliar lebih, realisasi 99,9%.
” Kami juga meminta penjelasan dan catatan penting tentang beberapa hal yakni dalam hal demokrasi dan aktivitas di sektor pertambangan, perkebunan dan retribusi harus dikelola secara profesional. Terkait penurunan angka pengangguran, menekankan pentingnya program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi,” katanya.
Dodi Arya Mustain selaku juru bicara fraksi PAN juga turut memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun atas capaian dalam pembangunan daerah dari beberapa sektor. Fraksi Partai Nasional mengapresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati atas 100 hari kerja yang telah dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk nyata yang telah terealisasi.
”Fraksi Partai Amanat Nasional menggarisbawahi tentang meningkatnya angka kemiskinan untuk menjadi catatan penting menjadi perhatian pemerintahan ke depan. Fraksi Partai Nasional menanggapi tentang angka pengangguran perlu untuk dievaluasi ulang untuk terwujudnya Sarolangun maju,” katanya.
Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Lina Sari Dewi mengatakan bahwa pihaknya dari fraksi PDI-PERJUANGAN melihat masih banyak opd terkait yang belum mencapai target. PDI-Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan evaluasi.
”Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta menegaskan bahwa peningkatan PAD harus selalu lebih optimal lagi agar kapasitas PAD kita ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan masyarakat Kabupaten Sarolangun bisa merasakan bahwa Kabupaten Sarolangun ada peningkatan dan perubahan demi motto Kabupaten Sarolangun maju terwujud,” katanya.
Siti Aisyah Harahap selaku juru bicara Fraksi PKS mengatakan bahwa pihaknya fraksi PKS mendukung Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun untuk selalu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan guna mewujudkan Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera.
Pada kesempatan ini, Fraksi PKS menyampaikan sedikit perhatian terkait kondisi mess sarolangun Jambi yang saat ini jumlah pegawai maupun tenaga PPPK dirasakan cukup banyak bahkan cenderung berlebihan, tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar penataan kedepannya bisa lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan.
”Kami berharap kedepannya ada evaluasi dan pembenahan sehingga penempatan Pegawai bisa lebih efektif dan benar-benar mendukung kinerja serta pelayanan yang optimal,” katanya.
Menurutnya, fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi atas upaya dan kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sejak 100 hari pertama sampai dengan akhir Desember 2025 setelah dicapai sejumlah kemajuan yang tercermin dalam 7 poin pencapaian sebagaimana tercantum dalam nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban.
Selanjutnya Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat-Nasdem. Fraksi Demokrat-Nasdem lebih terarah pada Program Dokter Maju.
Akmal selaku juru bicara fraksi Demokrat-Nasdem berharap kedepannya kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan dan mengoptimalisasikan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hasil dan memanfaatkan dari program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
”Kami mengapresiasi program Bupati yang memberikan dokter maju sehingga daerah-daerah terisolir bisa tersentuh oleh dokter. Kita tahu banyak orang yang tidak mampu untuk datang ke rumah sakit tapi kami memperhatikan ini Pak Bupati tolong betul-betul itu dokter maju ini bekerja sesuai sopnya sehingga mencapai titik-titik yang kita harapkan,” ucapnya.
