JURNALJAMBI.CO – DPRD Kota Jambi menggelar pertemuan bersama Pemerintah Kota Jambi sebagai upaya memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi DPRD Kota Jambi untuk menyampaikan berbagai masukan, keluhan, serta kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, dialog publik, dan komunikasi langsung dengan konstituen di masing-masing daerah pemilihan.
Dalam pembahasan, DPRD menyoroti sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Seluruh aspirasi tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah secara terukur dan berkelanjutan.
Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus jembatan antara masyarakat dan eksekutif. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan DPRD merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pemerintah Kota Jambi memandang DPRD sebagai mitra utama dalam pembangunan. Aspirasi yang disampaikan melalui DPRD menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Maulana.
Lebih lanjut, DPRD Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif. DPRD mendorong agar hasil-hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan dan program yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, DPRD Kota Jambi berharap aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
