JURNALJAMBI.CO — Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi praktik manipulasi laporan keuangan di perusahaan pelat merah.
Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo dalam agenda Tasyakuran 1 Tahun Danantara. Di hadapan jajaran manajemen BUMN dan Danantara, Prabowo menginstruksikan agar praktik laporan keuangan palsu yang hanya bertujuan “menyenangkan atasan” segera dihentikan.
“Jangan berani kasih laporan palsu ke saya,” tegas Prabowo.
Presiden menilai transparansi dan integritas adalah harga mati dalam mengelola aset strategis bangsa. Ia juga menyoroti masih banyak BUMN yang merugi, namun direksinya tetap meminta tantiem atau bonus tahunan.
“BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. _Dablek_ menurut saya,” ucap Prabowo.
Sebagai langkah konkret, Prabowo memutuskan menghapus pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang tidak didasarkan pada laba bersih yang sah. Ia juga memerintahkan pembatasan jumlah komisaris maksimal 6 orang agar lebih efisien.
Tidak berhenti di situ, Prabowo mengancam akan melibatkan *Kejaksaan Agung dan KPK* untuk membongkar praktik “main mata” di tubuh BUMN.
“Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu,” ujarnya. ef4913fc
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, turut mengungkapkan bahwa kebijakan tantiem seringkali membuat BUMN memoles laporan keuangan agar terlihat baik. Bahkan upaya mempercantik laporan dilakukan dengan berhutang agar bisa menyetor dividen.
Ke depan, Danantara ditugaskan memastikan tidak ada lagi manipulasi laporan keuangan. “Di bawah Danantara, perusahaan pelat merah tidak bisa lagi mempercantik laporan keuangan,” tegas Rosan.
Prabowo juga menegaskan dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 bahwa sistem tantiem akan dihapus mulai tahun ini, terutama bagi komisaris yang rapat sebulan sekali tapi menerima tantiem puluhan miliar.
“Kalau tidak setuju, silakan mundur. Banyak anak muda yang lebih mampu dan siap menggantikan,” pungkas Prabowo.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan BUMN menjadi institusi yang lebih sehat, kompetitif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
