JURNALJAMBI.CO — Langkah politik Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, kini menjadi sorotan tajam publik setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di balik penangkapan itu, tersimpan perjalanan karier politik yang terbilang singkat namun penuh dinamika.
OTT yang dilakukan pada Jumat malam, 10 April 2026, mengamankan total 16 orang, termasuk sang bupati. Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
Dari Pengusaha ke Panggung Politik sebelumSebelum terjun ke dunia politik, Gatut dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang toko bangunan di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Namanya mulai mencuat ketika ia memutuskan masuk ke dunia politik pada 2021.
Saat itu, ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan langsung mendapat panggung sebagai Wakil Bupati Tulungagung mendampingi Maryoto Birowo untuk periode 2021–2024.
“Membelot” dan Naik Jadi Bupati Menjelang Pilkada 2024, langkah politik Gatut berubah drastis. Ia meninggalkan PDIP dan beralih ke Partai Gerindra—sebuah keputusan yang sempat menuai perhatian publik.
Bersama pasangannya, ia maju dalam kontestasi Pilkada dan berhasil memenangkan suara mayoritas. Kemenangan itu mengantarkannya dilantik sebagai Bupati Tulungagung periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Perpindahan partai tersebut dinilai sebagai strategi politik yang efektif, sekaligus memperlihatkan fleksibilitasnya dalam membangun kekuatan elektoral.
Karier Singkat, Akhir yang Mengejutkan
Namun, masa jabatan yang belum genap dua tahun itu harus tercoreng. OTT KPK yang menjeratnya menjadi titik balik sekaligus akhir mengejutkan dari perjalanan politiknya.
Penangkapan ini juga menambah daftar kepala daerah di Indonesia yang tersandung kasus korupsi. KPK menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan akan mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Alarm Keras bagi Politik Daerah Kasus ini kembali menjadi pengingat keras bahwa praktik korupsi di level pemerintahan daerah masih menjadi persoalan serius. Dari seorang pengusaha, naik menjadi wakil bupati, hingga akhirnya menduduki kursi bupatiperjalanan Gatut Sunu kini harus terhenti di tangan hukum.
Publik pun kini menanti langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas kasus ini, sekaligus berharap menjadi efek jera bagi pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
