JURNALJAMBI.CO – DPRD Provinsi Jambi melalui Komisi I melaksanakan kegiatan studi banding ke BP2D Jawa Barat pada Selasa (3/3/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan riset dan inovasi daerah serta menggali strategi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap hasil riset.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, bersama anggota Komisi I, di antaranya M. Chandra Alghiffari, Zulkifli Linus, Abun Yani, Pinto Jayanegara, Ibnu Sina, dan Rucita Arfianisa.
Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Kepala BP2D Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso, beserta jajaran.
Dalam pemaparannya, BP2D Jawa Barat menjelaskan peran strategis lembaga dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, dipaparkan pula kebijakan penguatan riset dan inovasi melalui penyusunan roadmap riset daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga aktif memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek, melalui pendampingan teknis serta koordinasi lintas instansi.
Langkah ini bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari hasil inovasi daerah.
Diskusi berlangsung interaktif, di mana DPRD Jambi menggali lebih dalam terkait regulasi, penganggaran, serta peran legislatif dalam mengawal kebijakan riset dan inovasi.
Ivan Wirata menilai pengalaman Jawa Barat menjadi referensi penting bagi Provinsi Jambi dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Ini menjadi pembelajaran penting bagi Jambi dalam memperkuat kebijakan riset sekaligus perlindungan kekayaan intelektual di daerah,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jambi dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dalam mendukung riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan, sekaligus memastikan setiap karya masyarakat mendapat perlindungan hukum yang memadai.
