JURNALJAMBI.CO – DPRD Kabupaten Muaro Jambi memanggil pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sengeti menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Sekernan. Pemanggilan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Rabu (4/2/2026).
Dalam RDP tersebut, DPRD mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG). Anggota DPRD Muaro Jambi, Usman Halik, menyebut hasil rapat mengindikasikan adanya kelalaian mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
“Salah satu temuan kami, kol yang disajikan dalam menu soto masih dalam kondisi mentah. Hanya disiram air panas tanpa dimasak sempurna,” ujar Usman Halik.
Selain itu, DPRD juga menemukan penggunaan bahan baku yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan. Ayam yang digunakan disebut berasal dari ayam beku, bukan ayam segar, serta dicuci menggunakan air sumur bor. Proses pengolahan pun dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama setelah bahan diterima.
Temuan lainnya adalah jarak waktu antara makanan selesai dimasak dengan waktu konsumsi yang dinilai terlalu panjang. Makanan yang dimasak sekitar tengah malam baru dikonsumsi oleh anak-anak sekitar pukul 10.00 WIB, bahkan sebagian dibawa pulang ke rumah.
“Jika dihitung, rentangnya sekitar 10 jam. Dari sisi kelayakan konsumsi, kondisi ini sangat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan,” tegas Usman.
DPRD Muaro Jambi juga menyoroti penggunaan wadah makanan atau ompreng yang diduga tidak steril. Aspek kebersihan dan keamanan pangan dinilai belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG tersebut.
Atas berbagai temuan tersebut, DPRD Muaro Jambi merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait apabila terbukti terjadi kelalaian. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Muaro Jambi diminta untuk diperketat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, harus menjadi perhatian utama. Pengawasan tidak boleh longgar,” pungkasnya.
