JURNALJAMBI.CO— Lembaga Migrant Watch mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini menghadapi kondisi sulit di Kamboja. Desakan ini muncul di tengah lonjakan drastis permintaan bantuan pulang oleh ribuan WNI setelah operasi besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring atau online scam.
Data terbaru menunjukkan ribuan WNI telah mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh untuk meminta bantuan kepulangan ke Tanah Air. Sepanjang pertengahan hingga akhir Januari 2026, lebih dari 2.000 WNI tercatat telah melapor ke KBRI untuk mendapatkan fasilitasi pemulangan, seiring dengan pemberantasan sindikat penipuan yang membuat pekerja asing, termasuk orang Indonesia, terjebak di berbagai lokasi kerja yang semula dijanjikan sebagai kesempatan kerja bergaji tinggi.
Menurut Migrant Watch, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi yang lebih kuat dari pemerintah pusat untuk menangani kompleksitas kasus ini. “Puluhan hingga ratusan WNI yang ingin pulang kini terhambat oleh persoalan administratif, dokumen keimigrasian, dan belum adanya mekanisme evakuasi terpadu yang efektif,” ujar juru bicara lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi. Ia menekankan bahwa satgas dengan lintas kementerian dan lembaga harus segera dibentuk, termasuk melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pihak penegak hukum untuk mempercepat proses evakuasi. (pernyataan Migrant Watch yang dirangkum dari pemberitaan).
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya WNI yang tidak memiliki paspor atau dokumen yang masih berlaku setelah keluar dari lokasi sindikat penipuan, sehingga proses pemulangan menjadi lebih kompleks. KBRI Phnom Penh telah mengimbau WNI yang ingin pulang agar segera melapor demi mendapatkan pendampingan dan penerbitan dokumen perjalanan yang diperlukan.
Migrant Watch juga meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan awal calon pekerja sebelum berangkat ke luar negeri. Mereka menyerukan peningkatan edukasi serta akses informasi resmi tentang risiko bekerja di luar negeri melalui jalur tidak prosedural, untuk mencegah dugaan perdagangan orang dan penipuan yang kerap menjerat tenaga kerja migran Indonesia.
Hingga kini, pemerintah Indonesia melalui KBRI dan kementerian terkait terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja. Namun, kebutuhan akan pendekatan strategis dan terpadu, menurut Migrant Watch, semakin mendesak untuk menjamin keselamatan dan kepulangan WNI secara cepat dan aman.
