JURNALJAMBI.CO– Polemik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan tajam DPR RI. Anggota Komisi XII dari Daerah Pemilihan Jambi, Rocky Chandra, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil langkah nyata dan strategis menanggulangi aktivitas PETI yang kian mengkhawatirkan dan berdampak fatal di Provinsi Jambi.
Desakan itu mengemuka dalam rapat kerja antara DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I pada Kamis (22/1). Menurut Rocky, ledakan kasus PETI di Jambi telah mencapai titik kritis, bahkan melibatkan tragedi yang merenggut nyawa puluhan pekerja tambang ilegal dalam dua insiden berbeda dalam dua pekan terakhir.
“Kita bereaksi hanya setelah korban berjatuhan. Sampai kapan negara membiarkan pola seperti ini terus berulang?” tegas Rocky dalam rapat tersebut. Dia menilai bahwa kecenderungan penanganan selama ini bersifat reaktif, tanpa formula yang menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya: tata kelola pertambangan rakyat yang tak jelas dan lemahnya pengawasan oleh instansi terkait.
Rocky juga mengkritik efektivitas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM yang menurutnya belum optimal dalam menindak pelanggaran PETI, sehingga memberi ruang tumbuh suburnya aktivitas tambang ilegal yang tak hanya merusak lingkungan, namun juga menempatkan keselamatan masyarakat pada risiko tinggi.
Bukan sekadar pemberantasan, DPR RI menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang terintegrasi. Rocky menyoroti bahwa banyak pelaku PETI adalah warga lokal yang menggantungkan hidupnya di sektor ini, sehingga pendekatan tegas saja tanpa alternatif ekonomi yang jelas justru berpotensi memicu konflik sosial di tingkat masyarakat.
DPR mendorong Kementerian ESDM untuk merumuskan model pengelolaan PETI yang legal dan terstruktur, termasuk kemungkinan pemberian izin resmi, pembinaan teknis, dan skema kemitraan dengan badan usaha negara seperti PT Antam—tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga keselamatan warga, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor pertambangan yang selama ini dinilai lemah dan rawan konflik.
