Peristiwa tersebut sontak menjadi sorotan publik karena nama Sudewo kini tercatat dalam ujung badai hukum, menyusul berbagai kontroversi yang selama ini menyelubungi kepemimpinannya. Belum ada keterangan rinci dari KPK soal perkara spesifik yang membuat Sudewo ditangkap, termasuk siapa saja yang turut diamankan dalam OTT tersebut, dan KPK masih punya waktu 1×24 jam untuk memutuskan status hukum para pihak yang diperiksa.
Sebelum kejadian OTT, Sudewo terlanjur menjadi figur yang banyak diperbincangkan dan dikritik publik. Pada pertengahan 2025, kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu kemarahan warga Pati. Kebijakan ini ditentang keras karena dinilai memberatkan masyarakat.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Sudewo pernah mengeluarkan pernyataan yang viral karena menantang warga yang hendak turun ke jalan. Ungkapan tersebut kemudian memicu aksi massa yang menuntut ia mundur dari jabatannya.
Gelombang protes tak hanya berhenti di situ. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bahkan sempat membangun posko penggalangan logistik dan donasi sebagai bentuk dukungan terhadap aksi besar-besaran yang rencananya akan menuju Jakarta, menuntut penetapan Sudewo sebagai tersangka.
Walau kebijakan kenaikan PBB kemudian , demonstrasi tetap berlangsung dan sempat berujung ricuh, dengan pelemparan botol, pembakaran mobil polisi, serta aksi massa yang menduduki kantor DPRD Pati.
Ketegangan politik di Pati sempat mencapai puncaknya saat DPRD Kabupaten Pati mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kebijakan Sudewo dan mengajukan hak angket untuk pemakzulan. Namun pada akhir Oktober 2025, upaya pemakzulan itu gagal setelah mayoritas fraksi menolak dan hanya satu fraksi yang mengajukan rekomendasi pemakzulan. Sebaliknya, para wakil rakyat menyarankan perbaikan kinerja terhadap Sudewo.
Kabar OTT ini disambut beragam oleh warga Pati, khususnya oleh AMPB sendiri. Koordinator AMPB, Suharno, menyatakan kesedihan karena praktik dugaan korupsi terjadi di tengah masyarakat yang saat ini sedang dilanda banjir. Namun di sisi lain, ia juga menyatakan lega karena proses hukum kini berjalan dan menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tak terulang lagi.
“Ke depan, praktik korupsi saat ini bisa dijadikan contoh dan pembelajaran agar tidak terulang lagi, agar masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun Pati ke depan yang lebih baik,” ujar Suharno, menegaskan harapannya akan pemerintahan yang lebih bersih ke depan.
