JURNALJAMBI.CO- Kota Jambi darurat penumpukkan sampah sampah makin menumpuk di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Bahkan, sampah-sampah warga di depan ruko sepanjang jalan pattimura belum juga diambil oleh petugas.
Lihat itu sampah di samping Mitra Bangunan sudah menggunung dan memakan bahu jalan,”ujar Anton salah seorang warga Kota Jambi.
Menurutnya, penumpukkan sampah ini harus menjadi prioritas Walikota Maulana untuk segera dibereskan.
Diberitakan sebelumnya, persoalan sampah kembali menjadi sorotan di kota Jambi. Dalam beberapa waktu terakhir, tumpukan sampah terlihat menggunung di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah kota.
Kondisi ini memunculkan keluhan warga, karena sampah tak hanya menimbulkan bau menyengat, tetapi juga merusak pemandangan dan mencoreng wajah ibu kota provinsi Jambi.
Pantauan di lapangan menunjukkan, sejumlah TPS yang sebelumnya tampak bersih pada siang hari, kini dipenuhi tumpukan sampah sejak pagi hingga malam.
”Bagaimana disebut Kota Bahagia, ini sampah masih menumpuk dan belum juga diangkat-angkut,”tambahnya.
Kondisi tersebut terlihat jelas di Jalan Pattimura, tepatnya di depan Mitra Bangunan, kawasan Terminal Alam Barajo, hingga kawasan Nusa Indah di sekitar Universitas Muhammadiyah Jambi. Sampah rumah tangga bercampur dengan sampah plastik dan sisa usaha kecil tampak menggunung di pinggir jalan, bahkan sebagian meluber hingga ke badan jalan.
Situasi ini dinilai berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu, ketika pengangkutan sampah masih berjalan rutin dan TPS relatif bersih pada siang hari. Kini, warga justru disuguhi pemandangan sampah yang tak diangkut maksimal.
Salah seorang pengguna jalan, Yanto, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mengatakan, kebersihan kota Jambi saat ini tidak lagi sebaik sebelumnya.
“Dulu, siang hari TPS sudah kosong, sampah diangkut. Sekarang siang dan malam tetap menumpuk. Ini jelas mengganggu,”
Menurut Yanto, permasalahan utama bukan semata perilaku masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang ditentukan. Ia menilai, akar persoalan justru terletak pada minimnya intensitas pengangkutan sampah.
“Kalau memang volume sampah meningkat, ya pengangkutannya juga harus ditambah. Jangan hanya satu truk, padahal seharusnya bisa tiga kali angkut dalam sehari. Kalau cuma sekali, jelas sampah akan menumpuk,
Ia juga menyoroti kecenderungan pihak tertentu yang menyalahkan masyarakat sebagai penyebab utama persoalan sampah. Menurutnya, alasan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
“Mungkin ada yang buang sampah siang hari, tapi jumlahnya tidak sebanyak itu. Tidak sebanding dengan tumpukan sampah yang menggunung seperti sekarang. Yang kurang itu armada dan ritase pengangkutan,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Habibi. Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan kebersihan yang maksimal,mengingat setiap bulan warga kota Jambi telah membayar retribusi kebersihan.
Lewat tagihan PDAM, masyarakat dipungut retribusi kebersihan Rp5.000 per pelanggan setiap bulan. Artinya, ini bukan layanan gratis. Jadi jangan seolah-olah masyarakat terus yang disalahkan,” ujarnya.
Habibi menilai, persoalan sampah ini bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut citra dan martabat kota Jambi. Terlebih saat ini bertepatan dengan masa libur panjang, ketika banyak warga dari luar daerah datang berkunjung.
Orang dari luar datang ke kota Jambi, tapi yang mereka lihat justru tumpukan sampah di pinggir jalan. Ini tentu memalukan. Sebagai kota, kita harusnya bisa lebih baik,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari evaluasi sistem pengangkutan, penambahan armada, hingga pengaturan jam buang sampah yang lebih efektif dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
Persoalan sampah sendiri bukan isu baru bagi kota Jambi. Seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tanpa pengelolaan yang optimal dan konsisten, persoalan ini berpotensi terus berulang dan menjadi masalah laten yang merugikan masyarakat.
