JURNALJAMBI .CO — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2026 kembali menyoroti pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kota Jambi. Total anggaran sekitar Rp10 miliar untuk operasional Puskesmas di Kota Jambi masuk dalam catatan temuan BPK.
Salah satu program yang menjadi sorotan dalam temuan tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting dan memastikan gizi ibu hamil terpenuhi.
Berdasarkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2024, Dana BOK memang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan sesuai program prioritas nasional, termasuk PMT bagi kelompok rentan. Dana ini disalurkan dari rekening kas umum negara ke kas daerah dan dikelola oleh Dinas Kesehatan serta Puskesmas.
BPK dalam berbagai temuan di daerah lain sebelumnya juga menyoroti lemahnya pengawasan, ketidakcermatan pengelola anggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang tidak berpedoman jelas menjadi penyebab utama penyimpangan dana BOK. Regulasi juga menegaskan pengelolaan dana BOK harus transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika temuan ini tidak segera ditindaklanjuti, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Layanan kesehatan bisa terbatas karena anggaran operasional tidak cukup, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kesehatan menurun.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kota Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut. Pemkot Jambi diharapkan segera melakukan audit internal dan perbaikan sistem agar dana BOK benar-benar tepat sasaran.
“Ketika yang dikorupsi adalah dana kesehatan, yang sesungguhnya dirampas adalah harapan hidup masyarakat,” menjadi pengingat bahwa setiap rupiah dana publik adalah amanah.
