JURNALJAMBI.CO – Polemik penetapan zona merah Pertamina di Kota Jambi memasuki babak baru setelah DPRD Kota Jambi resmi membentuk panitia khusus (pansus). Langkah ini diharapkan menjadi jalan keluar atas konflik lahan yang telah lama membayangi ribuan warga.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan harapannya agar persoalan tersebut mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menghadirkan solusi yang berkeadilan.
“Kami berharap ada atensi langsung dari Presiden agar persoalan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tidak merugikan masyarakat,” kata Kemas Faried.
Ia menjelaskan, pembentukan pansus telah disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar di Gedung DPRD, Kota Baru. Pansus akan bekerja mengkaji aspek hukum, administrasi, serta dampak sosial dari penetapan zona merah yang menyebabkan ribuan sertifikat tanah warga diblokir.
Dalam pelaksanaannya, pansus akan menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pertamina, BPN, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Konsultasi ke pemerintah pusat juga akan dilakukan guna menyamakan persepsi dan mencari dasar kebijakan yang tepat.
Kemas Faried menekankan, DPRD Kota Jambi tidak ingin penyelesaian persoalan ini justru memunculkan konflik baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dialog dan musyawarah akan menjadi prioritas.
Sementara itu, Maulana menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPRD Kota Jambi. Ia menilai pembentukan pansus merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan peran aktif pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Jambi siap bersinergi dengan DPRD. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan dukungan kebijakan dari pusat,” ujar Maulana.
Dengan mulai bekerjanya pansus, DPRD Kota Jambi berharap persoalan zona merah Pertamina dapat segera menemukan titik terang, memberikan kepastian hukum bagi warga, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.
