JURNALJAMBI.CO – Anggota DPR RI Komisi XII Cek Endra mengimbau masyarakat desa untuk peduli bagaimana memelihara kampung agar tetap lestari. Dengan sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan ini untuk menjadi perhatian terutama dalam menghadapi musim kemarau dengan tingkat udara dengan derajat panas yang cukup tinggi.
Imbauan ini disampaikan Cek Endra pada Sosialisasi Proklim (Program Kampung Iklim) bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun di Desa Argo Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.
Cek Endra berharap masyarakat ikut dalam memelihara iklim dan kelestarian alam dengan kegiatan menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dengan aksi nyata dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti dengan membuat lobang-lobang serapan air dan pengolahan sampah agar kampung tetap lestari.
“Saya berharap masyarakat ikut menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, seperti dengan membuat lobang-lobang serapan air dan pengolahan sampah agar kampung tetap lestari. Saya pikir, dalam hal ini masyarakat sudah terbiasa, sekarang kita gerakkan lagi, kita hidupkan lagi semangat penghijauan untuk melestarikan alam kita dalam menghadapi situasi panas global ini,” harap Cek Endra.
Peserta sosialisasi Proklim adalah perwakilan masyarakat dari 3 (tiga)desa, yaitu Desa Argo Sari, Sendang Sari dan Desa Perdamaian, tiga desa tersebut aktif dalam melaksanakan Proklim.
Pemateri dalam sosialisasi ini dari Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Nanda Aditya Pratama, Tenaga Tehnik Ahli Pratama dan Ummi Kulsum bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, dengan moderator, Izhar.
Sosialisasi berlangsung dengan diskusi interaktif, tanya-jawab dan mengajukan usulan terkait aksi nyata untuk kelestarian lingkungan. Kepala Desa Argo Sari, Nur Joko Prasetyo mewakili masyarakat, mengusulkan beberapa hal penting, diantaranya tentang infrastruktur jalan dan pentingnya normalisasi sungai yang harus menggunakan alat berat.
“Usulan masyarakat tentang infrastruktur, jalan-jalan di wilayah eks transmigrasi ini berada dalam kewenangan pemerintah daerah, agar pemerintah kabupaten memprioritaskan jalan-jalan yang rusak saja dulu untuk diperbaiki. Terkait normalisasi sungai, pemerintah punya alat berat, jadi tidak memerlukan anggaran yang besar untuk menyelesaikannya,” ujar Cek Endra.
