JURNALJAMBI.CO— Komisi III DPRD Provinsi Jambi kembali mengangkat isu krusial terkait kondisi jalan rusak yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI pada 10 Februari 2026, DPRD Provinsi Jambi mendesak pemerintah pusat mengambil alih penanganan infrastruktur jalan yang selama ini dinilai belum optimal.
Wakil Ketua Komisi III, Ansori Hasan, menyatakan bahwa kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada roda perekonomian dan keselamatan publik. Menurutnya, jalan yang kondisinya mulai memprihatinkan membutuhkan penanganan serius dan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Kementerian PUPR yang dipaparkan dalam RDP, jaringan jalan di Provinsi Jambi mencatat angka kerusakan yang cukup tinggi. Dari total jaringan jalan nasional sekitar 1.300 kilometer, sekitar 130 kilometer berada dalam kondisi rusak. Jalan provinsi sepanjang sekitar 1.030 kilometer juga menunjukkan kerusakan signifikan hingga sekitar 25 persen. Sementara jalan kabupaten/kota mencatat hampir 46 persen panjangnya dalam kondisi rusak.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jambi mengusulkan agar beberapa ruas jalan strategis di Jambi ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Langkah ini dinilai perlu agar peran dan tanggung jawab perbaikan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui anggaran APBN, sehingga penanganannya bisa lebih cepat dan menyeluruh.
Selain itu, dalam RDP juga disoroti kondisi badan jalan yang tidak hanya penuh lubang dan retakan, tetapi beberapa titik bahkan berpotensi amblas. Jalan rusak parah di ruas lintas utama juga kerap memicu kemacetan panjang, terutama akibat tekanan kendaraan berat seperti truk pengangkut batubara faktor yang dinilai makin mempercepat kerusakan jalan.
Ansori menegaskan, rekomendasi DPRD ini bukan sekadar aspirasi politik, tetapi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi. “Penanganan infrastrukur harus diprioritaskan, karena ini menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
